Categories
Data

Realisasi perhutanan sosial capai 4, 4 juta hektare hingga awal Desember

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari KONTAN. CO. ID - JAKARTA. Gajah Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menyebut, pihaknya turut mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional tahun 2021. Ia bilang, ada empat pola pengelolaan kawasan hutan yang dapat mendukung terciptanya kesibukan perekonomian.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

LANGSUNG. CO. ID –  JAKARTA . Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menyebut, pihaknya turut mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional tahun 2021. Ia bilang, terdapat empat pola pengelolaan tempat hutan yang dapat mendukung terciptanya aktivitas perekonomian.

Siti menjelaskan, tempat hutan dapat dikelola dengan cara pemanfaatan seperti jasa lingkungan wisata alam, Izin Usaha Pemanfaatan Buatan Hutan Kayu (IUPHHK) dan Permisi Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu IUPHHBK. Kemudian, dengan cara perubahan peruntukan seperti tanah objek reforma agraria (TORA), tukar memindahkan kawasan hutan untuk infrastruktur nasional.

Kawasan hutan juga dapat dikelola bersama masyarakat seperti program perhutanan sosial, dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan, atau dengan tujuan istimewa seperti penelitian. Terakhir adalah penerapan izin pinjam pakai untuk jalan, migas, geothermal, dan lainnya. Istimewa untuk program perhutanan sosial, Siti menyebut realisasinya telah mencapai kira-kira 4, 4 juta hektare (ha).

Baca Juga: Menteri LHK sambut cantik pelantikan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

“Realisasi program perhutanan sosial datang dengan tanggal 4 Desember 2020, telah memberikan akses kelola lahan dalam kawasan hutan kepada klub telah mencapai luas 4. 414. 184, 85 ha  untuk 882. 072 Kepala Keluarga (KK), secara total unit 6. 697 SK Ijin/Hak, ” jelas Siti di keterangan tertulis yang diterima Langsung. co. id, Kamis (24/12).

Siti menyoroti proporsi perizinan yang didapatkan masyarakat dan korporasi swasta. Gaya pada tahun 2015, swasta mendapatkan proporsi sebesar 95, 76% dan masyarakat hanya 4, 14%. Kebijaksanaan korektif yang dilakukan Kementerian LHK salah satunya memberikan akses kelola kawasan hutan melalui Perhutanan Baik.

Siti mengaku, proyeksi posisi lengkap sebesar 30, 4% pada tarikh 2024 agar masyarakat dapat menunggangi sumber daya di kawasan alas tidak mudah. Meski begitu, pemerintah terus berusaha dengan berbagai siasat dan pengarahan serta supervisi dengan ketat secara langsung dari Kepala Jokowi.

“Tahun 2021 akan menjelma tanda bahwa usaha rakyat mampu mengemuka, disini akan keliatan bahwa KUPS menjadi Koperasi UKM dan ini menandai bahwa usaha kaum bisa menjadi sekelas korporat, dalam hal manajemennya, ” ungkap dia.

Baca Juga: Pakai data lama terkait kebakaran hutan, LSM lingkungan mampu dipidana

Selain itu, Kementerian LHK juga memacu Program Padat Karya Penanaman Mangrove (PKPM) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di seluruh Indonesia. PKPM telah melibatkan 863 kelompok asosiasi yang mencakup 37. 459 bon dan 1, 29 juta Hari Orang Kerja (HOK).  

Motivasi yang diperoleh masyarakat melalui padat karya ini menjaga daya kulak masyarakat sembari meningkatkan tutupan hutan mangrove pada 37 kecamatan di 37 kabupaten/propinsi di Indonesia.

“Mohon ijin saya melaporkan, respon serta geliat masyarakat sangat luar pelik. Jadi di tahun 2021 akan kami lanjutkan, ” pungkas Siti.

 

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami buat menyajikan artikel-artikel yang berkualitas & bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, ada voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.

–> Video Pilihan gong9deng –>
KEHUTANAN

gong9deng –>