Categories
Data

Penyelidik: Dana kompensasi BUMN energi biasa diberikan karena membantu cashflow

Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo. KONTAN. CO. ID - JAKARTA. Pemerintah memastikan bakal mengucurkan dana kompensasi senilai Rp 94, 23 triliun bagi tiga Pranata Usaha Milik Negara (BUMN) dimana PT Pertamina bakal menerima Rp 48, 25 triliun dan PT Perusahaan Listrik Negara sebesar Rp 45, 42 triliun.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo.

KONTAN. CO. ID –  JAKARTA . Pemerintah memastikan bakal mengucurkan simpanan kompensasi senilai Rp 94, 23 triliun bagi tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana PT Pertamina bakal menerima Rp 48, 25 triliun dan PT Kongsi Listrik Negara sebesar Rp 45, 42 triliun.

Associate Direktur BUMN Research Group Lembaga Manajemen Universitas Indonesia (BRG LMUI) Toto Pranoto menuturkan besaran alokasi tersebut adil diberikan mengingat keduanya menanggung bahara penugasan atau kebijakan pemerintah.

Baca Juga: Proyek pipa Cilacap-Bandung (CB III) ditargetkan selesai 2021

Secara khusus, untuk Pertamina, Toto menilai selama ini perusahaan migas pelat merah tersebut menanggung beban beda harga jual sebesar produk dengan harga produksi. “Dana kompensasi ini akan membantu cashflow Pertamina saat ini yg dihadapkan di dalam tekanan luar biasa akibat penurunan tajam harga minyak. Padahal hampir 70% kegiatan Pertamina group tersedia di sektor hulu, ” tutur Toto kepada Kontan. co. id, Kamis (14/5).

Toto melanjutkan, besaran nilai hutang Pertamina sampai dengan akhir 2018 saja mencapai Rp 500 triliun di luar penerbitan global bond pada medio 2019-2020. Menurutnya besaran kompensasi tersebut bisa saja dialokasikan untuk menutupi hutang yang jatuh tempo dalam waktu dekat.

Disis lain, Toto mengungkapkan dana tersebut dapat pula diprioritaskan untuk penambahan modal kerja. Perihal sama juga berlaku pada kongsi setrum pelat merah, PLN.

Toto menjelaskan, terjadi potensi penurunan penerimaan oleh PLN akibat pandemi Covid-19 khususnya dari sektor industri. Disisi lain, PLN tetap diberikan kesibukan pemberian diskon bagi sejumlah kaum pelanggan. “Padahal sebagian besar supply elektrik PLN dari para mitra Independent Power Producer (IPP) menggunakan skema take or pay . Artinya supply harus diserap semua, ” kata Toto.

Mengaji Juga: Empat BUMN ini bakal dapat Rp 12, 2 triliun untuk Proyek Stategis Nasional

Suasana ini diperparah dengan hutang jatuh tempo global bond PLN untuk membiayai proyek 35. 000 MW. Kondisi ini disebut Toto berpotensi membuat keuangan PLN tertekan. Secara khusus untuk PLN, Toto memperhitungkan perlu ada dorongan lain sebab pemerintah.

Dorongan tersebut dapat bersifat kebijakan moratorium atas rencana investasi infrastruktur kelistrikan yang belum mendatangi tahap eksekusi. “Juga melakukan renegosiasi atas hutang baik kepada kreditur maupun IPP atas situasi Covid ini yg bisa dianggap tanda force majeur , ” jelas Toto.

PLN (Persero) tengah tertekan pandemi virus corona (covid-19). Namun, di saat yang bersamaan, perusahaan setrum plat abang ini harus membayar kewajiban pinjaman jatuh tempo sekitar Rp 35 triliun.

Oleh sebab itu, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengucapkan pihaknya tengah melakukan pendekatan pada kreditor atau perbankan supaya bisa melakukan reprofiling utang. Dengan begitu, PLN berharap pokok utang yang seharusnya dibayarkan pada tahun ini bisa mengalami pergeseran.

Mengaji Juga: Progam perbaikan ekonomi, Waskita Karya (WSKT) dapat dana talangan Rp 3, 4 triliun

“Kami saat ini sedang melakukan penghampiran terhadap bank-bank untuk melakukan reprofiling daripada pokoknya. Jadi kami mencoba, jika ada pokok utang yang jeblok tempo di tahun 2020 tersebut, kami meminta untuk reprofiling ke tarikh berikutnya, ” kata dia di Rapat Dengar Pendapat (RDP) Premi VII DPR yang digelar secara virtual, Rabu (22/4)

Tak hanya kepada perbankan, PLN pun meminta keringanan terhadap kewajiban yang harus ditunaikan pada pemerintah, seperti Subsidiary Loan Agreement (SLA). “Kami juga bicara dengan Kemenkeu, apabila kewajiban kami kepada pemerintah terkait dengan SLA, kami pun akan memohon untuk meringankan kewajiban kami tersebut, ” sambung Zulkifli.

Adapun, PLN pun berharap adanya pembayaran utang kompensasi tagihan elektrik dari pemerintah. Pasalnya, utang ganjaran pemerintah terhadap PLN mencapai kira-kira Rp 48 triliun, dengan rincian Rp 23 triliun piutang kompensasi untuk tahun 2018, dan Rp 25 triliun untuk tahun 2019. “Utang pemerintah ke kami itu merupakan utang kompensasi. Namun yang 2019 itu masih proses audit BPK, ” ungkap Zulkifli.

DONASI, Dapat Voucer Percuma!
Dukungan Anda akan menambah spirit kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas menjawab Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.

–> Video Pilihan gong15deng –>
TANGAN DAN ENERGI

gong15deng –>