Categories
Data

Mahfud MD: Presiden tegaskan komunis, Marxisme dan Leninisme terlarang di Nusantara

Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar KONTAN. CO. ID – JAKARTA.  Menteri Koordinator Bidang Politik Norma dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan Presiden Joko Widodo sudah menegaskan bahwa paham komunisme Marxisme dan Leninisme tetap terlang pada Indonesia.

Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN. CO. ID – JAKARTA.   Menteri Koordinator Bidang Politik Lembaga dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa paham komunisme Marxisme dan Leninisme tetap terlang dalam Indonesia.

Menurut Mahfud MD Presiden Joko Widodo pada Selasa (16/6) tegas menyatakan bahwa Ketetapan MPRS No XXV tahun 1966 sedang berlaku mengikat, sehingga tidak menetapkan dipersoalkan lagi.  

Baca Juga: Menkopolhukam Mahfud MD tegaskan pemerintah menimbulkan DPR menunda penbahasan RUU HIP

Sekadar Fakta, Ketetapan MPRS No XXV Tahun 1966 berisi Tentang Pembubaran Kelompok Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Pola Terlarang di Seluruh Negara Republik Indonesia, Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme

Karena itu patuh Mahfud MD menjadi komitmen pemerinta bahwa Tap MPRS No XXV/1966 tentang Larangan paham komunis Marxisme dan Leninisme sebagai produk kaidah yang mengikat. Karena itu Tap MPR XXV/1966 tersebut tidak bisa dicabut lagi oleh Lembaga Negara atau Undang-Undang yang ada sekarang ini.

Baca Juga: PBNU tolak cepat pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) ini pernyatan lengkap

Pernyataan Presiden ini muncul setelah adanya polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP)

“Kami berdua, saya serta Pak Yasonna baru saja keluar dari Istana Merdeka dipanggil Presiden dan menyampaikan pandangan serta aksi pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang Kebijakan Ideologi Pancasila, ” kata Gajah Koordinator Bidang Politik Hukum Serta Keamanan Mahfud MD di Pejabat Menko Polhukam Selasa (16/6).

 

 

Mahfud MD memberikan pemberitahuan sebagai sikap resmi pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Paham Pancasila (HIP).

Pernyataan Mahfud MD ini dikeluarkan setelah Presiden Joko Widodo memanggil dirinya dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly ke Istana Negara Selasa (16/6) siang.

SELANJUTNYA > > >

DONASI, Sanggup Voucer Gratis!
Dukungan Anda hendak menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.

–> Video Pilihan gong11deng –>
PROF MAHFUD MD

gong11deng –>