Categories
Data

Jika konsensus global pajak digital rusak diputus, Sri Mulyani ambil lagak unilateral

KONTAN. CO. ID porakporanda JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah Nusantara akan beraksi menarik pajak perusahaan digital apabila tahun depan persetujuan global terkait pajak digital belum juga diputuskan.

KONTAN. CO. ID – JAKARTA . Gajah Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah Indonesia akan membuat-buat menarik pajak perusahaan digital semasa tahun depan konsensus global terpaut pajak digital belum juga diputuskan.

Namun, Sri Mulyani menilai nyata global taxasion agreement akan jauh lebih baik daripada aksi unilateral, karena memberikan kepastian. Alhasil, Sri Mulyani menyampaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dari sisi income tax yang perusahaan digital asing dapatkan dibanding Indonesia, mereka berkewajiban menjalankan kegiatan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

“Namun jika tidak bukan berarti kita tidak bisa memungut perpajakannya, bedanya kita mungut tidak menggunakan formula yang digunakan dalam Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) pilar kepala dan pilar dua, ” cakap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers, Selasa (1/12).

Adapun basis income tax yang ditarik oleh negeri akan menggunakan skema pajak pembicaraan elektronik sebagaimana Undang-Undang Nomor dua Tahun 2020 yang melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang bertujuan memberikan stimulus fiskal dalam rangka penangan dampak dengan ditimbulkan pandemi Covid-19.

Baca Juga: Sri Mulyani jabarkan empat dukungan pemerintah terhadap sektor migas di Nusantara

UU 2/2020 menegaskan PTE baru dapat diterapkan apabila memenuhi dua syarat. Baru, adanya pemenuhan kehadiran ekonomi istimewa atau significant economic presence (SEP) dibanding pelaku usaha PMSE luar kampung di Indonesia, dengan kata lain tidak perlu kehadiran fisik kongsi. Kedua, pelaku usaha PMSE tersebut berasal dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Setidaknya, hingga saat ini dari sebanyak 70 P3B yang telah dikerjakan Indonesia terdapat 69 P3B yang mengatur mengenai kriteria BUT di dalam kesepakatannya.

Sri Mulyani menambahkan, PTE yang dipungut nantinya bakal menggunakan basis data subjek pajak sungguh negeri (SPLN) yang sudah memikat, memungut, dan melapor pajak perkembangan nilai (PPN) atas penjualan barang/jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.

Baca Juga: Sri Mulyani: Kebutuhan energi terus naik seiring tujuan ekonomi Indonesia

“Ada estimasi income yang diperoleh pastinya bisa diestimasi dari pembayaran PPN dengan saat ini dan akan langsung berjalan, dan ini bisa sekadar dijadikan bahan untuk memungut pajak penghasilannya, ” ujar Menkeu.

gong2deng –>

Editor: Noverius Laoli