Categories
Data

Inilah perintah terbaru Sri Mulyani pada PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri

Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar KONTAN. CO. ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memerintahkan kepada PT Asuransi Jiwasraya serta PT Asabri untuk melakukan penyeliaan Laporan Keuangan 2020.

Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN. CO. ID –  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memerintahkan pada PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan 2020.

Pemeriksaan Laporan Keuangan 2020 ini sebagai respon untuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam penyertaan modal negara (PMN) di PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri.

“Temuan BPK Terpaut Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT Asuransi Jiwasaraya dan PT Asabri, pemerintah meminta PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri merancangkan pemeriksaan Lapkeu 2020 sehingga dapat mendukung penyajian nilai investasi langgeng 2020 secara andal, ” sekapur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja dengan Awak Anggaran DPR RI dengan daftar Pembahaasan RUU Pertanggungjawaban Atas Pengamalan (P2) APBN Tahun anggaran 2019, Selasa (25/8) malam secara maya.  

Pada ksesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menjelaskan, berkaitan dengan temuan urusan atas program pensiun unfunded past services liablitiy pada PT Asabri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani membuktikan, pemerintah akan menyusun rencana pengerjaan ketentuan dan standar terkait penyajian kewajibann jangka panjang program purna bakti.  

“Kami akan melakukan reviu dan penyesuaian atas penggunaan sangkaan serta metode penghitungan aktuarita mengikuti dilakukan penyempurnaan kebijakan akuntansi negeri pusat untuk mengungkapkan nilai kesibukan jangka panjang pensiun, ” terang Menkeu Sri Mulyani.  

Seolah-olah kita tahu, pemerintah menanggung muatan pembayaran program pensiun dan simpanan hari tua Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jumlah beban itu terus meningkat berbarengan bertambahnya pembayaran manfaat setiap tahun.

Akibatnya besaran unfunded past service liability (UPSL) yang menjadi tanggungan pemerintah dalam program hari sampai umur PNS juga naik.

UPSL adalah utang kepada dana pensiun serta menjadi kewajiban masa lalu dengan harus dibayarkan pemerintah kepada Taspen. Sampai Juni 2019, tagihan UPSL yang harus dibayarkan pemerintah mencapai Rp 5, 3 triliun.

Negeri sudah mulai membayarkan UPSL secara terjadwal dan masih terlaksana secara baik. Jika pemerintah membayar cocok komitmen maka tanggungan itu hendak beres.

Tagihan tersebut akan dibayarkan sekaligus tetapi diangsur sebanyak perut kali. Pembayaran pertama pada satu Januari 2020 senilai Rp 4, 65 triliun, kemudian tahun 2021 sebesar Rp 699 miliar.

Buat mengurangi beban tagihan itu, oleh karena itu program Tabungan Hari Tua (THT) Taspen sudah dialihkan dari laba pasti ke iuran pasti. Oleh sebab itu beban itu tidak akan menyembul kepada pegawai-pegawai PNS baru, karena lebih banyak pegawai lama yang mempunyai manfaat pasti.

Mengutip Masukan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2018, terdapat kira-kira kewajiban UPSL yang telah dibayarkan pemerintah kepada Taspen.

Misalnya selalu, UPSL tahun 2012-2013 adalah sejumlah Rp 7, 55 triliun. Kemudian, UPSL tahun 2014-2015 senilai Rp 6, 89 triliun, sedangkan tarikh 2015-2016 mencapai Rp 669, 80 miliar.

Asal tahu saja, UPSL terjadi akibat adanya perubahan skema manfaat program THT PNS. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK. 02/2013 sebagaimana diubah menjadi PMK Nomor 144/PMK. 02/2018 menyebutkan kalau hasil perhitungan UPSL Taspen maupun Asabri ditetapkan menjadi kewajiban negeri.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih tempat perhatian Anda, tersedia voucer percuma senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.

–> Video Pilihan gong11deng –>
PENYIDIKAN JIWASRAYA

gong11deng –>