Categories
Data

Industri biskop terpuruk, GPBSI harap ada keringanan pajak hiburan untuk setahun

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Tendi Mahadi KONTAN. CO. ID - JAKARTA. Djonny Syafruddin, Ketua Gabungan Pemimpin Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) berniat pihaknya bisa menerima bantuan penghapusan pajak hiburan sampai setidaknya setahun penuh, guna bertahan dari status pandemi COVID-19.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN. CO. ID –  JAKARTA. Djonny Syafruddin, Ketua Gabungan Manajer Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) meminta pihaknya bisa menerima bantuan penghapusan pajak hiburan sampai setidaknya setahun penuh, guna bertahan dari status pandemi COVID-19.

Sebagaimana diketahui, masa ini industri bioskop masih belum diizinkan beroperasi kembali walau semenjak masa pelonggaran PSBB semua pusat perbelanjaan sudah beroperasi seperti piawai.

Baca Juga: Kino Indonesia (KINO) telah serap Rp 210 miliar pemberian capex di semester I-2020

“Kami dari pelaku industri bioskop berharap Pemerintah menolong industri bioskop dan film secara keringanan tidak dipungutnya pajak hiburan yang berkisar 10% sampai 25% selama setahun. Kami tidak meminta insentif berupa suntikan dana, cuma ini saja, ” ujar Djonny saat dihubungi Kontan, Selasa (18/8).

Djonny melanjutkan, keringanan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan dimasukkan ke dalam Penerimaan Asli Daerah (PAD) tersebut, bermanfaat untuk menutupi kerugian pengusaha mengikuti memberikan modal untuk kembali bangkit ( recover ).

Djonny menuturkan saat ini belum bisa membeberkan nilai kerugian dengan diderita oleh pelaku industri hidup. Pasalnya, setiap perusahaan yang berkecukupan dalam payung GPBSI memiliki tadbir berbeda sehingga membutuhkan izin mengekspos data.

“Tapi kalau bisa disebutkan, jumlahnya tentu sangat besar & tidak terhitung lagi. Kami tidak mendapatkan pemasukan sama sekali, namun setiap hari harus terus menyelenggarakan maintenance layar, membersihkan teater, melakukan penghapusan toilet, dan hingga merawat perlengkapan di cafetaria dan sebagainya, ” sambungnya.

Baca Pula: Pemerintah masih studi cabut aturan wajib rapid test untuk transportasi jarak jauh

Djonny menambahkan, pihaknya akan terus mematuhi peraturan serta protokol kesehatan yang berlaku. Walau pernah diizinkan beroperasi kembali dan diresmikan oleh Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif, namun Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengusulkan penutupan kembali karena resiko transmisi virus di dalam ruangan.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas menggubris Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.

–> Video Pilihan gong17deng –>
BISNIS BIOSKOP

gong17deng –>