Categories
Data

BPK siap audit dana penanganan corona, begini kata Menkeu Sri Mulyani

Reporter: Titis Nurdiana | Editor: Titis Nurdiana KONTAN. CO. ID -JAKARTA.  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) siap melakukan audit dana dengan dikeluarkan oleh pemerintah dalam pengerjaan pandemi corona atau Covid-19.

Reporter: Titis Nurdiana | Editor: Titis Nurdiana

KONTAN. CO. ID -JAKARTA.   Lembaga Pemeriksa Keuangan (BPK) siap mengabulkan audit dana yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penanganan pandemi corona atau Covid-19.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono bahkan membuktikan, BPK sudah menyiapkan berbagai skenario atau strategi khusus untuk mengaudit dana penanganan corona, mengingat sedekah dalam kebijakan ini sangat luhur yakni Rp 695, 2 triliun. Riding kepada orang yang menjalanlan sudah dilakukan.  

“Kami simpulan pemerintah harus membuat kebijakan yang bernilai sangat besar dalam periode singkat. Maka, kami akan menyusun berbagai strategi dan operasional berdasarkan track record, kemudian model keuangan dan model kepatuhan yang pas untuk kondisi force majeure di dalam pelaksaan audit, ” ujarnya pada teleconference bersama Kemenkeu dan BI, Sabtu (27/6).

Agus minta negeri waspada atas potensi kecurangan taksiran penanganan pandemi virus corona. Utamanya, terkait pengadaan barang dan pertolongan lewat fasilitas stimulus penanganan pandemi corona.  

Tak hanya tersebut saja, BPK juga menanyakan  rencana pertanggungjawaban keuangan negara terkait kecendekiaan setiap kementerian dan lembaga pemerintahan yang melakukan refocusing dan realokasi anggaran saat corona.

 

Sebab, semua kementerian bergerak dalam anggaranya, “Skema pertanggungjawabannya seperti apa? Apakah akan dibuat masing-masing atau mau ada konsolidasi pertanggungjawabannya, ” ujar dia setengah bertanya.  

Maka, BPK meminta agar skema pertanggungjawaban keuangan negara dirinci,   molek di setiap kementerian masing-masing maupun secara konsolidasi.

Meski dihadapkan secara kompleksitas menghadapi dampak pandemi virus corona, BPK mengatakan pemerintah tetap harus mempertimbangkan mitigasi risiko manipulasi jika tak mau berhadapan dengan BPK kelak.

Agus menyarankan negeri untuk membuka seluruh data sekaligus sumber yang digunakan dalam pemungutan kebijakan agar seluruh pihak mempunyai tanggungjawab yang sama. “Ini mampu menjadi check and balance gaya pemerintah dalam setiap pengambilan kesimpulan, ” ujarnya.

BPK menyebut, ada lima risiko yang perlu diidentifikasi dari program penanganan pandemi virus corona.  

Pertama adalah sisi strategis,   BPK akan mengaudit risiko dalam pencapaian tujuan dan implementasi kebijaksanaan secara efektif, baik dalam zona kesehatan, sosial, maupun ekonomi & keuangan.

Dua, dari sisi operasional. BPK mau mengaudit berbagai  kendala-kendala dalam b implementasi kebijakan di bapangan, cantik dalam hal validitasnya maupun keandalan  data, kemudian koordinasi antara departemen atau lembaga serta keselarasan agenda, reguslasi hingga  ketepatan sasaran serta waktu penyalurannya

Ketiga , dari sisi integritas, BPK akan melakukan audit  mencakup risiko dengan dialami pemerintah karena adanya kesibukan kecurangan atau penyalahgunaan wewenang.  
“Mengingat selama pandemi ini masih berlangsung BPK menemukan tersedia banyaknya pengadaan barang dan uluran tangan serta pemberian stimulus dan batuan sosial kepada masyarakat, ” ujar Agus.

Keempat , daripada sisi keuangan, BPK akan mengaudit langkah pemerintahmemenuhi kebutuhan dana pengerjaan virus corona, dan menjaga kesinambungan fiskal.  

Terakhir, “Termasuk ketergantungan pada sumber pembiayaan eksternal, ini demi menghindari moral hazard” terangnya.

 

Pada kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui tak semua kebijakan yang diambil pemerintah dalam pengerjaan corona memiliki studi atau bahan ketepatan yang memadai akibat ciri urgensi.

Namun, bendahara negara tersebut menjamin  pihaknya telah menyiapkan bukti dari dasar keputusan yang diambil pemerintah.

Menurut Ani, panggilan melekat Menkeu, dalam kondisi saat itu, pemerintah diihadapkan dengan dilema kudu bergerak cepat sekaligus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang tak tepat sasaran.

Makanya, Kementerian Keuangan telah merancang catatan dan rekaman setiap kerap sebagai catatan  yang akan diserahkan kepada auditor.

Kemkeu mengaku siap diaudit oleh lembaga pengawas kaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) & BPK dalam penanganan corona termasuk pengelolaan anggaran.  

“Pemerintah pada saat menangani situasi sekarang fokusnya menjelma multiple (beragam), urgency dan emergency tapi harus akuntabel dan diperiksa, ” kata Menkeu.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menaikkan semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih arah perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.

–> Video Pilihan gong14deng –>
BPK

gong14deng –>